Suap Dana Hibah KONI

Kubu Imam Nahrawi Optimis Bakal Bebas

publicanews - berita politik & hukumSamsul Huda, penasihat hukum mantan Menpora Imam Nahrawi. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penasihat hukum mantan Menpora Imam Nahrawi, Samsul Huda, optimistis majelis hakim akan memvonis bebas kliennya. Menurutnya, dakwaan maupun tuntutan Jaksa KPK tidak terbukti dalam persidangan.

Samsul mengatakan, tidak ada alat bukti yang kuat dan memadai yang didakwakan Jaksa. Jaksa, ia menambahkan, hanya mendasarkan diri dengan cara mengkambinghitamkan Mifathul Ulum, asisten pribadi Imam, lalu dipaksakan seolah-olah ada kaitannya dengan Imam Nahrawi.

"Oleh karena itu kami yakin sekaligus berharap majelis hakim berani memutuskan bebas atau lepas dari tuntutan," ujar Samsul Huda kepada Publicanews melalui WhatsApp, Senin (29/6).

Samsul menegaskan politikus PKB itu hanya menjadi korban persekongkolan jahat pihak-pihak lain yang justru menjadi pelaku tindak pidana korupsi. "Kita sudah bantah semua tuduhan sebagaimana dijelaskan dalam pledoi pribadi dan pledoi tim penasihat Hukum," katanya.

Imam Nahrawi Minta Taufik Hidayat Tersangka, Ini Jawaban KPK

Hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang vonis kasus dugaan suap dalam penyaluran dana hibah dari Kemenpora ke KONI Pusat. KPK berharap majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terurai dalam tuntutan Jaksa.

Jaksa berharap Imam divonis sesuai tuntutan, yakni hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta serta pidana tambahan dengan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 19,1 miliar serta pencabutan hak politik.

Imam, menurut tuntutan Jaksa, terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 11,5 miliar bersama-sama dengan asisten pribadinya Miftahul Ulum. Suap berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum Johnny E Awuy melalui Miftahul. Suap untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah 2018.

Jaksa juga meyakini politikus PKB itu bersama-sama Miftahul menerima gratifikasi total Rp 8,6 miliar lebih secara bertahap dari sejumlah pihak. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top