Penahanan Bupati Solok Selatan Diperpanjang 30 Hari

publicanews - berita politik & hukumBupati Solok Selatan Muzni Zakaria. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Keterangan Bupati nonaktif Solok Selatan Muzni Zakaria masih diperlukan oleh tim penyidik KPK. Untuk itu penahanannya diperpanjang sebulan ke depan dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan Jembatan Ambayan dan Masjid Agung di Solok Selatan, Sumatera Barat.

"Hari ini penyidik KPK memperpanjang masa penahanan selama 30 hari berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Padang yang pertama untuk tersangka MZ," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Jumat (27/3) sore.

Perpanjangan tersebut terhitung sejak 30 Maret 2020 sampai dengan 28 April 2020 di Rutan KPK Gedung C1.

KPK menduga Bupati Muzni menerima suap dari rekanan penggarap kedua proyek tersebut, yakni pemilik Dempo Group atau PT Dempo Bangun Bersama Muhammad Yamin Kabar.

Dari anggaran yang disiapkan pada Dinas PU Solok Selatan sebesar Rp 27 miliar, pembangunan kembali Jembatan Ambayan mendapat porsi paling besar, yakni Rp 17 miliar. Sisanya untuk pembangunan Masjid Agung Solok Selatan.

Muzni diduga menerima suap Rp 460 juta dalam proyek pembangunan kembali Jembatan Ambayan yang ambrol akibat banjir itu. Sedangkan untuk proyek pembangunan Masjid Agung, tersangka Yamin Kabar memberi Rp 315 juta kepada sejumlah bawahan Muzni.

Dalam proses penyelidikan, Bupati Muzni telah menyerahkan uang Rp 440 juta kepada KPK. Uang tersebut diduga menjadi bagian dari barang bukti.

Muzni sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top