Mafia Kasus

MAKI Laporkan Istri Nurhadi Beli Apartemen

publicanews - berita politik & hukumKoordinator MAKI Boyamin Saiman (kanan) ketika menyerahkan iPhone hadiah sayembara bagi pemberi informasi keberadaan Nurhadi, beberapa waktu lalu. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrahman, Tin Zuraida, ke KPK atas pembelian apartemen di District 8 Jalan Senopati 8, Jakarta Selatan. Tin, menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, membeli apartemen tersebut dengan mengangsur tunai.

"Di tengah merebaknya virus corona, copy kwitansi telah disampaikan kepada KPK via email Pengaduan Masyarakat KPK," ujar Boyamin melalui keterangan tertulis yang diterima Publicanews, Jumat (27/3).

Boyamin mengatakan, dalam email yang ia kirim pada Senin (23/3) lalu itu terlampir tiga copy kwitansi pembayaran cicilan dengan nilai total Rp 477 juta. Tiga berkas foto kopi transaksi itu tertanggal 31 Januari 2014. Adapun masing-masing kwitansi dengan nominal Rp 250 juta Rp 112,5 juta, dan Rp 114,8 juta.

Boyamin berharap KPK menerapkan pasal pencucian uang berdasar dokumen tersebut.

"Karena nilai transaksi cicilan satu bulan aja sangat besar, yaitu ratusan juta, dan sistem pembayaran tunai sehingga diduga bukan dari penghasilan resmi keluarga PNS," ujar Boyamin.

Ia juga meminta kepada KPK agar kwitansi tersebut bisa diselidiki untuk memperoleh gambaran lokasi aset-aset Nurhadi dan keluarganya. "Sehingga dapat mencari jejak-jejak keberadaan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono," Boyamin menambahkan.

Dengan semakin banyaknya data yang diberikan ke KPK, ia berharap bisa memudahkan penyidik menangkap Nurhadi, menantunya Rezky, dan penyuapnya Hiendra Sunjoto.

Diketahui ketiga tersangka dinyatakan buron karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Tim KPK pun telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

Adapun Tin Zuraida yang masih tercatat sebagai Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) bidang Politik dan Hukum, juga kerap mangkir saat dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap dan korupsi Rp 46 miliar ini. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top