Korupsi Alkes

Rano Karno Bantah Terima Rp 1,5 Miliar dari Wawan

publicanews - berita politik & hukumRano Karno menunggu sidang kasus dugaan korupsi alat kesehsran di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/2). Sidang dengan terdakwa Wawan. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima Rp 1,5 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Uang Rp 1,5 miliar itu terungkap berdasarkan kesaksian pegawai PT Bali Pacific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradireja pada sidang 20 Februari 2020 lalu. BPP merupakan perusahaan milik Wawan, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

"Tak pernah, Pak. Tidak ada," ujar Rano saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/2).

Sangsi atas kesaksian Rano, Jaksa KPK Roy Riady pun menanyakan soal Ferdy kepada Rano.

"Ada saudara kenal nama Ferdy?" tanya jaksa Roy.

"Ya saya mendengar orang PDPBB," jawab Rano.

Jaksa pun kembali mengonfirmasi soal uang Rp 1,5 miliar yang diserahkan di hotel Ratu Serang. Rano bersikukuh tidak pernah menerima uang tersebut.

"Tapi tadi saya catat saudara pernah dengar loh?" Jaksa kembali mencecar pemeran Si Doel Anak Sekolahan itu.

"Ya tapi saya tak terima itu pak," ujar Rano.

Dalam sidang 20 Februari 2020, Ferdy Prawiradireja pernah menyatakan ia menyerahkan uang Rp 1,5 miliar tersebut melalui ajudan Rano Karno bernama Yadi. Uang dibungkus kantong kertas.

"Iya (Rp 1,5 miliar). (Uang dalam bentuk) rupiah. Satu kantong saja. Kantong apa namanya, yang ada di toko buku, kantong kertas gitu. Itu tahun 2012 atau 2013 ya, saya lupa," ujar Ferdy.

Ferdy mengaku tidak mengetahui sumber uang itu. Namun ia menduga berasal dari kas kantor perusahaan milik Wawan yang berada di The East Kuningan Jakarta.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintahan Provinsi Banten, Rano Karno disebut turut menikmati aliran suap Rp 700 juta. Hal tersebut tertuang dalam dakwaan Wawan.

Jaksa KPK mendakwa Wawan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten dan tindak pidana pencucian uang. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top