Zulhas Klaim Tak Pernah Izinkan Alih Fungsi Hutan Riau

publicanews - berita politik & hukumMantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Zulkifli Hasan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Zulkifli Hasan (Zulhas) mengklaim tidak pernah memberikan izin pemanfaatan lahan hutan di Riau saat ia menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) periode 2009-2014. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua MPR itu seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka koorporasi PT Palma Satu.

"Sama Kementerian Kehutanan, semuanya ditolak. Jadi, tidak ada satu pun (izin) diberikan alias semua permohonan itu ditolak. Intinya itu aja," ujar Zulhas di depan lobi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/2) sore.

Menurutnya, pengajuan izin alih fungsi hutan yang dimintakan Gubernur Riau (saat itu) Annas Maamun ia tolak. "Ditolak. Permintaanya ditolak," kata Zulhas sambil buru-buru masuk ke mobil.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Annas Maamun pada 25 September 2014. Annas diamankan bersama Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau Gulat Medali Emas Manurung. Keduanya telah divonis bersalah.

Awalnya, pada 9 Agustus 2014, Menteri Zulkifli Hasan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Annas.

Dalam SK tersebut Zulhas membuka kesempatan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah. Annas pun memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran SK Menteri LHK.

Tersangka Suheri Terta yang mengurus perizinan lahan perkebunan milik Duta Palma Group mengirimkan surat Annas. Isinya, meminta Annas mengakomodasi lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, dan PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau.

Setelah itu, Surya diduga menawarkan Annas uang Rp 8 miliar melalui Gulat apabila area perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan. Annas mengiyakan.

Kasus yang menjerat korporasi Duta Palma serta sang pemilik Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group Suheri Terta ini merupakan pengembangan terhadap kasus Annas.

KPK menduga Surya Darmadi bersama-sama Suheri menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Manurung. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top