Suap Dana Hibah KONI

Dua Proposal Ini Sumber Suap Rp 11,5 Miliar Imam Nahrawi

publicanews - berita politik & hukumEks Menpora Imam Nahrawi usai sidang pembacaan dakwaan kasus suap dana hibah KONI di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/2) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi didakwa menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar. Uang tersebut diberikan oleh Sekretaris Jendral Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum Jhonny E Awuy.

Jaksa penuntut umun KPK Ronald Ferdinand Worotikan dalam dakwaannya mengatakan, uang tersebut untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah KONI.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang perbuatan berlanjut, telah menerima hadiah atau janji, yaitu terdakwa bersama Imam Nahrawi telah menerima hadiah beruoa uang sejumlah Rp 11,5 miliar," kata Ronald membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/2).

Jaksa menambahkan, ada dua proposal kegiatan KONI yang menjadi sumber suap Imam. Pertama, proposal bantuan dana hibah Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018.

Selanjutnya proposal dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Uang-uang suap tersebut diterima Imam bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum.

"Patut diduga, hadiah tersebut diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI pusat kepada Kemenpora pada 2018, yang bertentang dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Imam Nahrawi selaku Menpora," ujar Ronald.

Mengenai gratifikasi, politikus PKB itu menerima setidaknya Rp 8,6 miliar.

Jaksa mendakwa Imam melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top