Suap Anggaran Bakamla

Ahmad Sahroni Dipanggil KPK

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ahmad Sahroni dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Wakil Ketua Komisi III DPR itu akan diminta kesaksiannya untuk tersangka korporasi PT Merial Esa (ME).

ME adalah perusahaan milik Fahmi Darmawansyah, korporasi tersangka dugaan suap pembahasan dan penetapan anggaran untuk Bakamla.

Dalam jadwal pemeriksaan KPK, Ahmad Sahroni akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai swasta. Ia diketahui menggeluti bisnis transportasi dan memiliki beberapa kapal tongkang pengangkut BBM.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Merial Esa," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (14).

KPK menduga Merial secara bersama-sama memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dalam proses pembahasan dan pengesahan APBN‎-P 2016 untuk Bakamla. Komisaris Merial Erwin Sya'af Arief sudah ditetapkan tersangka.

Erwin 'berkomunikasi' dengan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi mengupayakan agar proyek satelit monitoring tersebut masuk dalam APBN-P 2016. Ia menjanjikan imbalan 7 persen jika anggaran gol. Dari fee 7 persen tersebut, sebanyak 1 persen --sebesar Rp 12 miliar-- untuk eks Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta tersebut.

Fahmi Darmawansyah mengirim uang tersebut kepada Fayakhun sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan GuangZhou, RRT.

KPK menjerat korporasi Merial Esa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top