Mafia Kasus

Pengacara Nilai KPK Berlebihan Tetapkan Nurhadi Buron

publicanews - berita politik & hukumMaqdir Ismail. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrahman ditetapkan sebagai buron oleh KPK. Pengacaranya, Maqdir Ismail, menilai komisi antirasuah berlebihan.

"Menurut hemat saya itu tindakan yang berlebihan. Tidak sepatutnya seperti itu," ujar Maqdir saat dikonfirmasi, Jumat (14/2) pagi.

Maqdir yang ditunjuk kembali sebagai pengacara Nurhadi dalam gugatan praperadilan kedua itu meminta KPK mengecek ulang apakah surat panggilan telah diterima kliennya.

"Coba tolong pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka," katanya.

Terlebih, menurut Maqdir, mereka telah meminta agar pemanggilan ditunda lantaran proses gugatan praperadilan masih berjalan.

"Permohonan penundaan pemanggilan ini kami sudah sampaikan kepada KPK," Maqdir menegaskan.

Kamis (13/4) malam, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK telah memasukkan Nurhadi dan kawan-kawan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Mereka adalah para tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA.

Selain Nurhadi para tersangka tersebut adalah menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.

"Dalam proses DPO ini, KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri tertanggal 11 Februari 2020 untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka tersebut," ujar Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta.

Menurut Ali, masing-masing tersangka telah dipanggil sebanyak dua kali secara patut. Nurhadi pada 3 dan 27 Januari, sedangkan Rezky dan Hiendra pada 9 dan 27 Januari. Namun para tersangka tidak bersikap kooperatif dengan mangkir.

KPK menduga Nurhadi dan sang menantu menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar dalam kasus mafia perkara di MA ini. Uang tersebut berasal dari dua perkara perdata.

Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kemudian, kasus sengketa saham di PT MIT dengan nilai suap Rp 33,1 miliar.

Adapun soal gratifikasi, Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014‚ÄďAgustus 2016 diduga menerima uang total Rp 12,9 miliar. Uang tersebut sebagai upah penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK serta permohonan perwalian. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top