Mafia Kasus

Kerap Mangkir, Nurhadi dan Menantu Masuk Daftar Buron KPK

publicanews - berita politik & hukumGedung KPK. (Foto: Publicanews)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tidak kooperatif saat dipanggil untuk pemeriksaan, KPK akhirnya memasukkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrahman. Hal yang sama berlaku untuk menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.

Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA pada 2011-2016.

"Dalam proses DPO ini, KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri tertanggal 11 Februari 2020 untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/2) malam.

KPK telah memanggil masing-masing tersangka sebanyak dua kali secara patut. Nurhadi pada 3 dan 27 Januari, sedangkan Rezky dan Hiendra pada 9 dan 27 Januari.

"Namun ketiganya tidak hadir memenuhi panggilan tersebut," Ali menambahkan.

Soal status buron ini, KPK merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHAP, yaitu mereka yang dipanggil wajib datang dan jika tidak penyidik memanggil sekali lagi dengan
perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

"Terkait dengan hal tersebut, selain mencari KPK juga menerbitkan surat perintah penangkapan," kata Ali.

KPK telah melakukan penyidikan kasus ketiganya sejak 6 Desember 2019. Nurhadi cs juga sudah dicegah ke luar negeri sejak 12 Desember 2019.

Para tersangka mengajukan praperadilan dan telah ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Januari 2020.

"Kami ingatkan kembali agar para saksi yang dipanggil KPK bersikap koperatif dan pada semua pihak agar tidak coba-coba menghambat kerja penegak hukum," Ali menegaskan.

Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan para tersangka bisa melaporkan kepada kantor Kepolisian terdekat atau menginformasikan pada KPK melalui Call Center 198 atau nomor telepon 021-25578300. Ali menambahkan, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting bagi KPK.

Ali menegaskan, KPK akan terus memproses kasus ini dan akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif ataupun jika ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top