Mafia Kasus

Dipanggil KPK, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Tidak Nongol

publicanews - berita politik & hukumTin Zuraidah. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraidah, dipanggil KPK. Ia diperiksa dalam kasus suap dan gratifikasi perkara di MA pada 2011-2016 yang menjerat suaminya.

Keterangan Tin diperlukan untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto (HS). Ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kemenpan RB.

"Hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap PNS/Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kemenpan RB Tin Zuraida sebagai saksi untuk tersangka HS," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/2).

Namun hingga siang ini Tin belum juga tampak di Gedung KPK. Selain Tin, KPK juga memanggil saksi lainnya yakni adovokat Yosef B Badeoda, Albert Christian Kairupan karyawan swasta, dan Lusi Indriati, istri dari tersangka Hiendra.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar dalam kasus mafia perkara di MA tahun 2011-2016.

Dalam kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan nilai suap Rp 33,1 miliar.

Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar.

Uang digelontorkan untuk penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top