Suap Dana Hibah KONI

Miftahul Ulum Didakwa Terima Suap Rp 11,5 Miliar Bersama Imam Nahrawi

publicanews - berita politik & hukumMiftahul Ulum, Asisten mantan Menpora Imam Nahrawi, menjalani sidang perdana kasus suap dana hibah KONI di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/1) siang. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan asisten pribadi eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, didakwa menerima suap Rp 11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Suap itu diduga berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum Johnny E Awuy. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mengatakan, perbuatan Miftahul ini dilakukan bersama-sama dengan Imam Nahrawi.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang perbuatan berlanjut, telah menerima hadiah atau janji, yaitu terdakwa bersama Imam Nahrawi telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 11,5 miliar," kata Jaksa Ronald Worotikan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/1).

Jaksa memaparkan terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi sumber suap Miftahul. Pertama, terkait proposal dana hibah Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

Proposal kedua terkait dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih berprestasi 2018.

"Patut diduga, hadiah tersebut diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada 2018, yang bertentangan dengan dengan kewajiban Imam Nahrawi selaku Menpora," ujar Ronald.

Selain itu, Jaksa juga menyebut Miftahul menerima gratifikasi bersama-sama dengan Imam Nahrawi. Jumlahnya sebesar Rp 8,6 miliar. Rinciannya adalah Rp 300 juta dari Ending, kemudian Rp 4,9 miliar sebagai uang tambahan operasional Imam Nahrawi selaku Menpora periode 2014-2019.

Selain itu, Rp 2 miliar sebagai pembayaran jasa desain konsultan arsitek kantor Budipradono Architecs dari Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (Prima) 2015 dan 2016.

Kemudian, Rp 1 miliar dari Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak Prima 2016 2017. Terakhir sebesar Rp 400 juta dari Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) 2017-2018 yang berasal dari pinjaman KONI Pusat.

"Penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Imam Nahrawi selaku Menpora periode 2014-2019 yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku penyelenggara negara," Jaksa Ronald menjelaskan.

Jaksa mendakwa Miftahul melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top