Belum Ditahan, Bupati Solok Muzni Zakaria Kembali Dipanggil KPK

publicanews - berita politik & hukumBupati Solok Selatan Muzni Zakaria (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dipanggil tim penyidik KPK. Sedianya Muzni akan diperiksa untuk perkara yang menjeratnya, yaitu kasus pengadaan proyek masjid dan jembatan di Kabupaten Solok Selatan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (14/1).

Selain Muzni, KPK memanggil tersangka penyuap dalam kasus ini yakni seorang pengusaha bernama Muhammad Yamin.

Keduanya diketahui telah ditetapkan tersangka pada 7 Mei 2019 lalu, tetapi hingga kini belum ada penahanan.

Dalam perkara tersebut Bupati Muzni diduga menerima suap dari rekanan penggarap kedua proyek tersebut, yakni pemilik Dempo Group atau PT Dempo Bangun Bersama Muhammad Yamin Kabar.

Dari anggaran yang disiapkan pada Dinas PU Solok Selatan sebesar Rp 27 miliar, pembangunan kembali Jembatan Ambayan mendapat porsi paling besar, yakni Rp 17 miliar. Sisanya untuk pembangunan Masjid Agung Solok Selatan.

Muzni diduga menerima suap Rp 460 juta dalam proyek pembangunan kembali Jembatan Ambayan yang ambrol akibat banjir. Sedangkan untuk proyek pembangunan Masjid Agung, tersangka Yamin Kabar memberi Rp 315 juta kepada sejumlah bawahan Muzni.

Dalam proses penyelidikan, Bupati Muzni telah menyerahkan uang Rp 440 juta kepada KPK. Uang tersebut diduga menjadi bagian dari barang bukti.

KPK telah mencekal keluar negeri terhadap bupati yang juga pernah menjadi berita lantaran mencoret drg Romi Syofpa Ismael dari daftar CPNS hanya semata ia menyandang disabilitas. Setelah mendapat kritik publik, Muzni mencabut putusan tersebut dan berjanji menempatkan wanita dokter tersebut di RSUD Solok Selatan.

Muzni sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top