MK Putuskan Penarikan Barang Leasing Harus Lewat Pengadilan

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi pemotor diadang debt collector karena macet pembayaran cicilan. (Foto: istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kreditur tidak boleh melakukan eksekusi kepada nasabah secara langsung. MK menegaskan penyelesaian kasus leasing harus melalui proses pengadilan.

Keputusan MK bernomor 18/PUU-XVII/2019 itu diketok pada Senin (6/1) lalu. Gugatan sebelumnya diajukan dua orang wiraswasta yakni Apriliani dan Suri Agung Prabowo yang merasa dirugikan atas penarikan paksa mobil Toyota Alphard V oleh PT Astra Sedaya Finance (ASF).

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan keputusan itu memberi kepastian hukum mengenai berbagai kasus penarikan langsung barang leasing oleh pihak ketiga yaitu debt collector atau penagih utang secara sewenang-wenang.

Dikutip dari Website MK, disebutkan selama ini tak ada tata cara pelaksanaan eksekusi atau penarikan barang leasing jika kreditur melewati tenggat pembayaran.

Akibatnya muncul paksaan atau kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pembayaran tersebut atau kerap disebut debt collector.

"Akibatnya muncul paksaan atau kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pembayaran tersebut atau kerap disebut debt collector," bunyi petikan vonis hakim MK.

Berdasar putusan MK tersebut, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan. "Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," dijelaskan dalam petikan vonis tersebut.

Meski demikian, perusahaan leasing tetap bisa melakukan pengambilalihan tanpa presedur pengadilan dengan syarat ada kesepakatan debitur dan kreditur dalam penggunaan jasa leasing.

"Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya 'cidera janji' (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi)," vonis MK itu menjelaskan. (feh)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top