Penerbitan Surat Tanah

Dua Pejabat BPN Tersangka dengan Gratifikasi Rp 22 Miliar

publicanews - berita politik & hukumKakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Gusmin Tuarita (pegang map) menyerahkan sertifikat tanah kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharani pada September 2017. (Foto: Humas Pemkot Surabaya)
PUBLICANEWS, Jakarta - Lagi, KPK menjerat penyelenggara negara menjelang akhir masa bakti pimpinan periode 2014-2019 ini. Kali ini yang terkena adalah dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga menerima gratifikasi Rp 22,23 miliar.

Kedua tersangka adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016) Gusmin Tuarita, yang kemudian menjadi Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018), dan Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalbar Siswidodo.

"KPK meningkatkan status perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Negara terhitung tanggal 4 Oktober 2019," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).

Adapun konstruksi perkaranya, kata Laode, yakni Gusmin menerbitkan surat tanah atas permintaan pemohon. Sebagai Kakanwil ia memiliki wewenang untuk memberikan hak atas tanah, seperti Hak Guna Usaha (HGU), sampai 2 juta meter persegi. Untuk itu ia mendapatkan imbalan atau pemberian.

Dalam melaksanakan aksinya, Gusmin dibantu Siswidodo. KPK menduga Gusmin menerima gratifikasi sepanjang 2013 hingga 2018.

"Pada tahun 2013-2018, tersangka GTU diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon HGU, baik secara langsung ataupun melalui tersangka SWD (Siswidodo)," kata Laode.

Gusmin kemudian menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain uang sebesar Rp 22,23 miliar ke sejumlah rekening bank.

"Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya," Laode menambahkan.

KPK menduga Siswidodo turut menerima uang yang digunakan untuk operasional tidak resmi. Uang-uang itu juga digunakan untuk pembayaran honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, hingga rekreasi pegawai.

Laode menegaskan, KPK prihatin atas praktik penerimaan gratifikasi seperti ini. "Mestinya para pejabat negara di BPN melayani masyarakat, baik perorangan ataupun perusahaan. Namun dalam kasus ini para pejabat tersebut diduga menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangannya," ujar Laode.

Keduanya tersangka dijerat pelanggaran Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top