Korupsi Pengadaan Crane

KPK Pastikan Kasus Korupsi RJ Lino Tidak akan di-SP3-kan

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Alexander Marwatta. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II segera rampung. Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta mengatakan, penyidik tinggal menunggu penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tinggal satu unsur saja (untuk memenuhi) Pasal 2 dan 3 (UU Tipikor) terkait dengan kerugian negara yang kita minta BPK untuk audit," ujar Alex di Jakarta, Kamis (28/11).

Sejumlah saksi untuk memperkuat berkas penyidikan, ia menambahkan, juga telah diperiksa. Alex memastikan setelah hasil perhitungan kerugian negara didapatkan, KPK bakal segera melimpahkan kasus ini ke tahap penuntutan untuk dibawa ke meja hijau.

"Saksi-saksi semua sudah diperiksa. Nanti kita lempar (ke persidangan), tunggu putusan hakim ya seperti itu," kata Alex.

Ia menegaskan KPK tidak akan menghentikan kasus mangkrak dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), walaupun Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019 memungkinkan KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang tidak selesai dalam jangka dua tahun.

3 Tahun Kasus RJ Lino, KPK Kok Masih Cari Bukti Kerugian Negara

Alex menjelaskan, aturan baru itu menggunakan frasa 'dapat', yang jika ditafsirkan tidak harus digunakan. Menurutnya, SP3 hanya dapat digunakan terhadap kasus korupsi yang alat buktinya tidak dapat diperoleh KPK.

"Kalau itu proses penyidikannya enggak berlanjut, misalnya dengan berbagai upaya kita enggak dapat alat buktinya dan kita juga enggak yakin, ya itu SP3. Tapi ini proses penyidikan masih berjalan dan sekarang masih tahap perhitungan kerugian keuangan negara," ujar Alex.

Kasus ini menjerat eks Dirut Pelindo II Richard Joost Lino. KPK menetapkan Lino menjadi tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga telah memerintahkan pengadaan crane dengan menunjuk langsung PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd. dari Cina sebagai penyedia barang.

Menurut KPK, ketiga unit derek kontainer atau crane tersebut tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Pembelian terkesan dipaksakan. KPK menilai hal itu sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Lino demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan analisis perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), terdapat potensi kerugian negara setidaknya 625.922 dolar AS atau sekitar Rp 50,03 miliar. Perhitungan kerugian berasal dari analisis estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top