Tidak Berperikemanusiaan Menuduh Novel Berbohong Atas Penyerangannya

publicanews - berita politik & hukumPenyidik senior KPK Novel Baswedan yang mata kirinya rusak akibat disiram air keras dua tahun lalu. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menyayangkan tindakan politikus PDIP Dewi Ambarwati yang melaporkan penyidik Novel Baswedan ‎dengan dugaan merekayasa teror air keras ke Polda Metro Jaya. Dewi menuduh Novel menyebarkan berita bohong atas penyerangannya tersebut.

Melalui Jubir Febri Diansyah, KPK menyebut tuduhan Dewi sebagai diluar kemanusiaan. Padahal Novel adalah korban hingga sebelah matanya kini buta. Hal itu juga dipastikan oleh dokter Indonesia maupun Singapura yang mengoperasi Novel.

"Sangat jelas bahwa dia adalah korban dari penyiraman air keras, bahkan bila kita dengar konferensi pers dari tim gabungan yang dibentuk oleh Polri, itu jelas disebut di sana penyiraman dan karakter air keras yang terkena kepada Novel. Nah, sekarang bagaimana mungkin Novel yang dituduh melakukan rekayasa tersebut," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/11).

KPK, ia menambahkan, percaya institusi Polri akan profesional menyikapi laporan Dewi, dengan tidak meningkatkan pelaporan tersebut ke tahap penyidikan bila buktinya tidak kuat.

"Ia (Novel) adalah korban. Jangan sampai korban menjadi korban berulang kali karena berbagai isu hoaks begitu, kebohongan, dan lain-lain," Febri menegaskan.

Di sisi lain, KPK tetap berharap pelaku penyerangan terhadap Novel segera terungkap agar kasus ini menjadi terang. Kasus ini sedang ditangani tim teknis Polri yang dipimpin Idham Azis saat masih Kabareskrim.

"Mari kita tunggu hasil dari penanganan perkara yang dilakukan oleh Polri yang sedang berupaya menemukan pelakunya. Apa lagi Presiden kan sudah memberikan target meski pun kemarin diperpanjang," Febri menandaskan.

Siang tadi, Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung melaporkan Novel dengan pasal tentang penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Laporan polisi itu tercatat dengan nomor LP/7171/XI/2019/PMJ/Dit. Krimsus.

Pasal yang dikenakan yakni Pasal 26 Ayat (2) juncto Pasal 45 A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 A Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. de'fara @shahiaFM07 November 2019 | 18:58:38

    Ya biar bukti2x yg mendukung atas kebenaran kasus dialami pak novel.

    Karena negara kita adalah negara hukum, bukan berdasarkan pendapat perorangan atau sekelompok tertentu.

Back to Top