Suap Dana Hibah KONI

Ajukan Praperadilan, Imam Minta KPK Tunggu Vonis Miftahul Ulum

publicanews - berita politik & hukumEks Menpora Imam Nahrawi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/10). (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi telah memasukkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Gugatan tercata dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL tertanggal 8 Oktober 2019.

Sidang praperadilan rencananya digelar pada Senin (21/10) depan dengan hakim pengadil Elfian. Dalam gugatannya, Imam mempersoalkan sah atau tidaknya penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam petitum permohonan, Imam mempersoalkan surat perintah penyidikan KPK bernomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 yang menjadi dasar penetapannya sebagai tersangka.

Politikus PKB tersebut juga mempersoalkan penahanannya pada 27 September yang ia anggap tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat.

"Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han/111/DIK.01.03/01/09/2019, tanggal 27 September 2019 yang menetapkan pemohon untuk dilakukan penahanan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," begitu isi petitum pengajuan praperadilan, seperti tertera dalam laman website pn-jakartaselatan. go.id, Jumat (18/10).

Imam juga meminta pengadilan agar memerintahkan Termohon KPK untuk menghentikan seluruh tindakan penyidikan terhadapnya sampai kasus asisten pribadinya, Miftahul Ulum, mendapat putusan tetap di pengadilan. Hal itu untuk membuktikan ada tidaknya keterkaitan tidakan Ulum dengan Imam.

"Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon seketika sebagai tahanan Rutan KPK cabang Pomdam Guntur, Jakarta Timur, sejak Putusan dibacakan," tulis isi petitum.

Imam Nahrawi Kena 'Kutukan Jumat Keramat' KPK

Imam menjadi tersangka bersama Ulum berdasarkan pengembangan kasus suap dana hibah Kemenpora ke KONI. KPK menduga keduanya menerima total Rp 26,5 miliar sejak Imam menjadi Menpora.

Uang tersebut merupakan gabungan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI, jabatan Imam sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan posisinya selaku Menpora.

KPK menersangkakan Imam dan Miftahul berdasarkan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jubir KPK Febri Diansyah yang soal pengajuan praperadilan Imam ini belum memberikan respon. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top