Suap Satelit Bakamla

Perantara Suap Bakamla, Erwin Arief Dituntut 3,5 Tahun

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada KPK meminta hakim menghukum Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Sya'af Arief dengan 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Erwin terbukti menyuap mantan anggota Komsi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi untuk menambah alokasi anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Menyatakan terdakwa Erwin Sya'af Arief terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun dan 6 bulan ditambah denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/9).

Tujuan pemberian suap itu adalah agar Fayakhun mengupayakan penambahan anggaran Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone dalam APBN-P 2016. Erwin sejak 2003 adalah managing direktur di perusahaan perwakilan Rohde & Schwarz Jerman tersebut.

Perusahaan itu menjual produk-produk test and measurement, secure communication, broadcasting, radio monitoring, dan location finding selaku pabrikan (prinsipal) di Indonesia.

Erwin merupakan teman Fayakhun. Ia salah satu orang yang menawarkan dukungan kepada Fayakhun untuk mendapatkan karir politik yang lebih baik di Partai Golkar dengan menjanjikan akan menunjang karir politiknya, termasuk biaya politik yang diperlukan. Komisi I DPR juga adalah mitra kerja Bakamla.

Pada Maret 2016, staf khusus perencanaan anggaran Bakamla Ali Fahmi Habsy menemui Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah dan staf operasional Merial Adami Okta. Habsyi menawarkan Fahmi mendapat proyek di Bakamla untuk APBN-P 2016 dengan syarat menyediakan commitment fee.

Merial Esa merupakan agen dari pabrikan Rohde Indonesia. Ali Habsy, politikus PDIP, menjanjikan akan mengontak Bakamla soal rencana usulan anggaran tersebut.

Erwin mengenal Fahmi Darmawansyah karena sering bekerja sama dalam pengadaan barang/jasa di sejumlah instansi pemerintah. Ia kemudian dihubungi oleh Adami Okta, ketiganya melakukan pertemuan di kantor Merial Esa.

Fahmi dan Adami menyampaikan akan dianggarkan proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla, yang kemudian dijawab terdakwa bahwa Rohde Indonesia memiliki peralatan tersebut dan sepakat untuk men-supply-nya.

Selanjutnya April 2016, Erwin menyampaikan ke Fayakhun agar proyek satelit monitoring dianggarkan dalam APBN-P 2016 karena proyek itu akan mempergunakan produk Rohde.

Erwin juga menyampaikan bahwa proyek itu akan dikerjakan oleh Merial. Ia aktif sebagai perantara dalam komunikasi antara Fayakhun dan Fahmi.

Ringkasnya, DPR kemudian menyetujui tambahan anggaran Bakamla sebesar Rp 3 triliun, yang di dalamnya terdapat proyek satelit monitoring (satmon) dan drone.

Pada 30 April 2016, terdakwa Erwin meneruskan pesan Fayakhun yang pada intinya meminta tambahan 1 persen untuknya sendiri dari nilai fee yang dijanjikan
sebelumnya sebesar 6 persen. Jadi, total fee yang harus disiapkan Fahmi menjadi 7 persen dari nilai proyek.

Fee diberikan secara bertahap dari nomor rekening di luar negeri, yakni 200 ribu dolar AS dan 100 ribu dolar AS. Fahmi mengirimkannya melalui rekening Hangzhou Hangzhong Plastic co.Ltd dan Guangzhou Ruiqi Oxford Cloth Co.Ltd, dan Citibank Singapore.

Setelah dilakukan transfer, Erwin meneruskan informasi dari Fayakhun kepada Fahmi melalui Adami Okta bahwa penambahan anggaran proyek satellite dan drone seebesar Rp 1,22 miliar sehingga commitment fee 1 persen menjadi 927.756 dolar AS sehingga kekurangan yang harus ditransfer adalah 627.756 dolar AS.

Adapun sisa fee kemudian dikirim pada 23 Mei 2016 ke berbagai rekening di luar negeri. Fayakhun lalu memerintahkan stafnya Agus Gunawan untuk mengambil uang tersebut secara tunai melalui bantuan pemilik toko emas Serba Cantik Melawai, Lie Ketty. Uang tersebut digunakan Fayakhun untuk kepentingan politiknya.

Erwin pun mendapat keuntungan, yaitu Merial membeli satelit produk Rohde sebesar 11.250.000 Euro, padahal harga barang sebenarnya hanyalah 8 juta Euro. Keuntungan tersebut masuk kantung Erwin. Adami Okta juga kecipratan rezeki nomplok, Erwin memberinya 115 ribu Euro.

Jaksa mendakwa Erwin dengan pasal 5 ayat 1 huruf a jo pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top