Suap Proyek Satelit Bakamla

Laksma Bambang Udoyo Kembali Tersangka

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi pejabat TNI AL dalam konferensi pers penetapan tersangka baru kasus suap proyek satelit pada Bakamla, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo kembali menjadi tersangka. Mantan Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang telah divonis penjara 4 tahun 6 bulan di Pengadilan Tinggi Militer Jakarta itu ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka baru bersama tiga orang lainnya.

Pengadilan Militer juga memutuskan Bambang dipecat dari militer karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berkelanjutan dalam kasus pengadaan satelit pengawas di Bakamla. Sidang vonis dibacakan pada 20 Desember 2017.

Kali ini KPK kembali mengumumkan penetapan Bambang sebagai tersangka bersama dua pejabat Bakamla lainnya, yakni Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Leni Marlena dan anggota ULP Juli Amar Ma'ruf. Kemudian Direktur Utama PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno. CMI adalah rekanan Bakamla dalam pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) 2016.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kasus ini merupakan pengembangan kasus suap sebelumnya.

"KPK menemukan fakta-fakta adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi pada Bakamla tahun 2016 dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 54 miliar," ujar Alexander dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7).

Alex mengungkapkan konstruksi perkara bermula ketika 15 April 2016 Bambang Udoyo selaku Direktur Data Informasi diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keesokan harinya, Leni dan Juli dipromosikan sebagai ketua dan anggota ULP Bakamla.

Pada Tahun Anggaran 2016, Alex menambahkan, ada usulan anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp 400 miliar. Dana bersumber dari APBNP 2016.

"Anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan, walaupun demikian ULP tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan," Alex menjelaskan.

Laksma Bambang Udoyo Didakwa Terima Suap Rp 1 Miliar

Pada 16 Agustus 2016, ULP Bakamla mengumumkan lelang dengan pagu anggaran Rp 400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp 399,8 miliar. Sebulan kemudian PT CMIT ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Namun pada Oktober 2016 Kementerian Keuangan memotong anggaran tersebut, namun ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang. Mereka memilih jalan negosiasi dengan CMIT dalam bentuk Design Review Meeting (DRM).

Pada 18 Oktober 2016, Bambang Udoyo dan Rahardjo Pratjihno meneken kontrak dengan nilai Rp 170,57 miliar termasuk PPN. "Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBNP 2016 dan berbentuk lump sum," ujar Alex.

KPK menjerat Leni dan Juli dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. Sementara Rajardjo Pratjihno dekanakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang yang sama.

Adapun Bambang Udoyo, seperti dalam kasus lalu, ditangani oleh POM Angkatan Laut karena saat kasus terjadi ia masih anggota aktif militer. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top