Aturan dalam PSPB Ketat DKI Jakarta yang Dimulai Hari Ini

publicanews - berita politik & hukumGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberi penjelasan penerapan PSBB ketat, Sabtu (9/1). (Foto: YouTube/@Pemprov DKI Jakarta)
PUBLICANEWS, Jakarta - Upaya pengetatan untuk pencegahan penularan virus Corona dimulai Senin (11/1) hingga 25 Januari mendatang. DKI Jakarta menerapkan PSBB ketat sedangkan Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan PPKM.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan PSBB ketat sebagai upaya mengerem laju kasus baru covid yang terus tinggi. Saat ini kasus pasien aktif di Jakarta mencapai 17.382.

Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi dalam 9 bulan masa pandemi Covid-19.

Sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat melalui Ketua komite Penanganan COVID-19 Airlangga Hartanto maka Jakarta menerapkan PSBB ketat. Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

Berikut pembatasan aktivitas luar yang berlangsung mulai 11 hingga 25 Januari 2021:

1. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran milik swasta, BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah menerapkan 75 persen kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan 25 persen kerja dari kantor atau work from office (WFO).

2. Kegiatan pada sektor esensial, seperti energi, komunikasi, keuangan, pasar rakyat, dan toko swalayan, beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

3. Kegiatan konstruksi beroperasi 100 prrsen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

4. Kegiatan belajar mengajar di rumah secara daring.

5. Kegiatan restoran untuk makan/minum di tempat sebesar 25 persen dari kapasitas dan sampai dengan pukul 19.00 WIB. Sementara layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang sesuai dengan jam operasional restoran.

6. Kegiatan pada pusat perbelanjaan pembatasan operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB.

7. Kegiatan peribadatan di tempat ibadah 50 persen dari kapasitas.

8. Kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan beroperasi 100 persen.

9. Kegiatan pada area publik dan tempat lainnya yang menimbulkan kerumunan massa dihentikan.

10. Kegiatan pada moda transportasi umum termasuk taksi online maksimal penumpang 50 persen dari kapasitas. Ojek online dan pangkalan 100 persen dari kapasitas. (feh)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top