Dipingpong Izin Lokasi, PT ACE Gugat Pemkab Sukabumi

publicanews - berita politik & hukumPara pengacara PT ACE (ki-ka) H Tatang Hermana, Rudi Suparman, Dedi Setiadi, dan Fazri RPP. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Untuk kedua kali PT Anugrah Cipta Ekaputra (ACE) menggugat Pemkab Sukabumi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam kasus dugaan ketidakadilan pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan. Gugatan dilayangkan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

ACE adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri, pertanian, kehutanan, dan real estate. Mereka bermaksud untuk berinvestasi di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi.

Pengacara ACE Fazry RPP mengaku kliennya telah mendapat izin lokasi dari Kepala DPMPTSP dengan nomor: 503.1/4198-DPMPTSP/2017 pada 11 Agustus 2017 untuk memperoleh tanah dengan masa berlaku 3 tahun.

"Diterbitkan izin lokasi tersebut telah menempuh berbagai persyaratan," kata Fazry saat dihubungi Publicanews, Sabtu (12/9) siang. Persyaratan yang dimaksud adalah rekomendasi Bupati, SPPL, dan Pertek dari Kantor Pertanahan.

Menurut Fazry, di luar dugaan Kepala DPMPTSP telah mencabut izin lokasi tersebut dengan berbagai alasan, salah satunya sudah terlebih dulu dimohonkan oleh perusahaan lain, yakni PT Kawasan Hijau Industri.

"Sehingga tanggal 2 April 2019 kami menyampaikan surat gugatan ke PTUN Bandung," ujarnya.

PTUN telah memutuskan ACE memenangkan gugatan tersebut, dengan Tergugat I Kepala DPMPTSP Sukabumi dan Tergugat II PT Kawasan Hijau Industri. PTUN juga memutuskan izin lokasi yang telah dicabut berlaku kembali sebagaimana mestinya.

"Walaupun dalam pelaksanaan gugatan PT ACE telah tersita waktunya selama hampir 8 bulan," Fazry menambahkan.

Perihal izin lokasi ACE berakhir pada 11 Agustus 2020, Fazry mengatakan PT ACE telah mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi kepada Bupati Sukabumi.

"Lagi-lagi klien kami mendapatkan kendala yang kedua kalinya, karena dianggap belum memenuhi persyaratan berupa bukti perolehan tanah minimal 50 persen dari luas yang ditunjuk dalam izin lokasi," ia menjelaskan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi menolak untuk menerbitkan perpanjangan izin lokasi sehingga ACE mengajukan banding karena keberatannya tetap ditolak Bupati Sukabumi.

Pada Selasa (8/9), ACE memasukkan gugatan ke PTUN. Sampai berita ini diturunkan redaksi belum berhasil menghubungi pihak Pemda Kabupaten Sukabumi. (imo)

Berita Terkait

Komentar(3)

Login
  1. cin94 @cin9416 September 2020 | 18:55:48

    kita lihat putusan PTUN

  2. WE_A @WandiAli12 September 2020 | 21:03:52

    Kok masih ada mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok? Tdk melihat proses yg bener yg harus dilakukan.

    Ya sdh, biar PTUN nantinya yg menyelesaikan.

  3. Cewek Kepo @ceweKepo12 September 2020 | 20:58:45

    Pemda harus konsisten dong. Jangan rugikan pengusaha. Rugi dong investor.

Back to Top